Sungai Batang, siberindo.co — Pembangunan kantor Walinagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga kini terus dikerjakan. Pihak pemerintah nagari setempat menyebut, proses pengerjaan pembangunan kantor tahap kedua sudah mencapai 70 persen.
Kasi Kesejahteraan Nagari Sungai Batang, Rose Yanti mengatakan, pemerintah nagari kembali menganggarkan dana Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2021 sebesar Rp 271.838.728 untuk lanjutan pembangunan kantor walinagari.
Pembangunan kantor tersebut sebelumnya sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2020.
“Pembangunan kantor walinagari kita lakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran ADN. Untuk tahap kedua ini, pembangunannya sudah mencapai 70 persen. Sekarang masih dalam tahap pengacian pada dinding kantor,” ujar Rose Yanti saat dikonfirmasi KABA12.com, Jum’at (6/8).
Ia menambahkan, pengerjaan pembangunan kantor walinagari itu dilakukan secara swakelola masyarakat. Rencananya, kantor walinagari akan dibangun dua lantai, namun saat ini pengerjaannya difokuskan pada lantai dasar mengingat anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Rencananya memang akan dibangun dua lantai. Dimana proses pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap, karena ada pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun saat ini kita fokuskan dulu untuk lantai dasar, supaya pelayanan masyarakat bisa segera kembali berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, pelayanan pemerintahan nagari saat ini dialihkan ke Balairung KAN Sungai Batang yang masih berada di komplek kantor walinagari tersebut. Pengalihan layanan tersebut sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2020.
Pembangunan ulang kantor Walinagari Sungai Batang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kantor sebelumnya sudah berusia cukup tua dan tidak layak pakai, sehingga perlu dilakukan pembangunan ulang dengan konsep modern.
(Bryan/KABA12.com)
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah sesaat atau sekadar penertiban di lapangan.
Apel gabungan yang diikuti oleh berbagai unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, instansi vertikal, serta komunitas peduli lingkungan ini dipimpin oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Ombudsman Republik Indonesia memperkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan
Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam mengembangkan ekonomi umat dan memperkuat budaya halal kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Gubernur
Komentar