Mahyeldi Ansharullah; Pemda Dituntut Optimalkan PAD Kurangi Ketergantungan dari Pusat

Mahyeldi Ansharullah; Pemda Dituntut Optimalkan PAD Kurangi Ketergantungan dari Pusat

SUMBAR, Siberindo- Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskalnya.

Sebab hal tersebut merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana dari Pemerintah Pusat.

Mahyeldi menjelaskan tatkala
menjawab pertanyaan Wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan Dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (3/6/2021).

Saat ini, katanya, Pemprov Sumbar telah menyusun program dan kegiatan mendukung tiga pilar ketahanan pangan, diantaranya, aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan.

Rakorwasin ini menurut Mahyeldi merupakan langkah awal dalam menyatukan derap langkah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sumbar untuk mengawal tata kelola keuangan dan program pembangunan strategis daerah, dan pada tahun ini dimulai dengan mengawal program bidang pertanian khususnya ketahanan pangan untuk tercapainya peningkatan nilai tambah dan produktifitas pertanian provinsi Sumatera Barat.

“Dukungan, kolaborasi, dan sinergitas antar lembaga pengawasan juga menjadi kunci dalam terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif. Pada kesempatan ini kami mohon dukungan dan pembinaan dari KPK RI, Kemendagri dan BPKP untuk terus memberikan pembinaan kepada APIP se Sumbar. Selain itu kami juga ingin APIP bisa masuk dalam Tim TAPD untuk bisa langsung melakukan pengawasan pada anggaran APBD,” ajaknya.

Gubernur Mahyeldi juga menjelaskan untuk mendukung ketersediaan pangan, provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis sebagai antisipasi menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana social, keadaan darurat serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, keberadaan CPPD sangat urgent dimiliki pemerintah daerah. Bila pemda memiliki CPPD yang cukup, tentu sangat membantu kesiapan pangan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19,” jelas gubernur. zln/rel