Matur, siberindo.co — Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi Pendataan Keluarga dan kelompok sasaran bangga kencana bersama mitra dari komisi IX DPR RI, di halaman kantor camat Matur Rabu (27/10).
Sosialisasi menghadirkan PKB ahli utama BKKBN RI Nofrizal, Ma. Kepala perwakilan BKKBN provinsi Sumatera barat Fatmawati,ST,M.Eng. Kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Agam Ir. Ernawati,MSP dan Camat kecamatan Matur Edo Aipa Pratama S.IP.
PKB ahli utama BKKBN RI Nofrizal, MA menyampaikan, Komisi IX DPR RI menjadi mitra utama yang bekerjasama langsung dengan kementerian kesehatan, kementerian ketenagakerjaan dan kementrian kependudukan.
Pada tahun 2021 ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengetuai program percepatan penanganan stunting.
Hingga tahun 2024 ditargetkan angka stunting di Indonesia dapat turun hingga 14%. Sebelumnya pada tahun 2019 angka stunting di Indonesia masih sebesar 27,6%.
“Guna mencapai target tersebut, perlu upaya lebih dari sebelumnya. Penurunan angka stunting penting dalam membangun keluarga, karena pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Namun kondisi saat ini pendataan terkendala karena minimnya petugas yang bekerja di lapangan, salah satunya di kabupaten Agam yang hanya ada satu orang petugas perkecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan luas wilayah sehingga pendataan tidak bisa maksimal,” ungkapnya.
Camat Matur, Edo Aipa Pratama S.IP, mengapresiasi perhatian Ade Rezki Pratama, SE. MM, disela kesibukannya menyempatkan diri datang ke Kecamatan Matur untuk mensosialisasikan pendataan Keluarga dan kelompok sasaran bangga kencana, dengan mengedepankan protokol kesehatan covid 19.
Sosialisasi yang dilakukan dua sesi ini dapat memotivasi petugas ataupun kader dilapangan untuk melaksanakan pendataan.
Kepala perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Barat, Fatmawati,S.T.,M.Eng menambahkan, Target Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya tahun 2020-2024 adalah 2,21, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat masih diangka 2,75.
Banyak kabupaten kota yang angka TFRnya masih tinggi salah satunya di kabupaten Agam yang angka TRF nya masih 2,96. Untuk itu dibutuhkan pendekatan dan sosialisasi lebih maksimal kepada masyarakat.
Kepala dinas Dalduk KB P2PA Agam, Ir. Ernawati, MSP, menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Agam khususnya dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terkendala kurangnya kader yang akan bertugas dilapangan untuk melakukan pendataan dan pendekatan kepada masyarakat.
“Kami berharap, pemerintah pusat menganggarkan untuk penambahan kader sehingga pendataan dan sosialisasi dapat dilakukan lebih menyeluruh dan maksimal,” ujarnya.
Anggota komisi IX DPR RI, Ade Rezki Prartama, SE MM, menyampaikan, kader KB menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mensukseskan program bangga kencana, diantaranya implementasi 100 hari pertama kehidupan, dimana HPK merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, dari janin sampai usia 2 tahun.
Kedua merencanakan kehidupan remaja, yaitu pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
Ketiga, pemakaian alat kontrasepsi untuk pengaturan jarak kehamilan dan perencanaan jumlah anak dapat dilakukan dengan mengikuti program keluarga berencana. Keempat, untuk mensukseskan kampung KB.
“Kementrian Kesehatan RI dalam RPJM 2020-2040 telah menentukan strateginya untuk mencapai Target Fertility Rate (TFR) yang terurai dalam lima point yaitu, peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Kami akan menyampaikan seluruh masukan dari pemerintah dan masyarakat kepada pemerintah pusat, salah satunya penambahan kader yang akan melakukan pendataan dan sosialisasi dilapangan,” ujar politisi muda dari Partai Gerindra itu.
Diakhir kegiatan sosialisasi, anggota komisi IX DPR RI dan BKKBN menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada peserta sosialisasi.
(Ophik/KABA12.com)
Komentar