Jadi Fokus Perhatian Pemerintah, Wagub Sumbar Pimpin Rakor Pemulihan Danau Maninjau

Padang, siberindo — Masalah danau Maninjau menjadi fokus perhatian pemerintah secara nasional saat ini, mengingat kondisinya sudah semakin menguatirkan. Berbagai langkah sudah mulai dilakukan, untuk proses pemulihana kondisi danau yang sangat terkenal di dunia tersebut. Untuk menindaklanjuti hal itu, Pemprov.Sumbar, dipimpin wakil gubernur Audy Joinaldy, menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelematan danau Maninjau di ruang rapat gubernuran Sumbar Kamis,(24/6) kemarin. Rakor yang dihadiri Bupati Agam, Dr. Andri Warman, Kapolda Sumbar, Irjen Pol, Toni Harmanto, Dandrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Arief Gajah Mada, Kajati Sumbar, kepala OPD terkait, dan perwakilan lembaga terkait lainnya. Mengutip amcnews.com, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy menegaskan, dalam upaya penyelamatan Danau Maninjau, pihaknya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dijelaskan, sesuai hasil rapat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), yang meminta Pemprov Sumbar, bersama seluruh jajaran yang ada, koordinasi untuk penyelamatan Danau Maninjau, khususnya dalam penertiban Keramba Jaring Apung (KJA). Pasalnya, ulas Wagub.Sumbar, salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya pencemaran Danau Maninjau, berasal dari KJA, karena sisa-sisa pakan ikan telah menumpuk di dasar danau, yang menjadi limbah dan membahayakan biota danau. Ditambahkan Audi Joinaldy, salah satu langkah mengatasi pencemaran danau Maninjau tersebut, akan dilakukan proses penyedoran sendimen yang berasal dari sisa pakan ikan yang menumpuk didasar danau, dimana pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp.237 miliar lebih. Wagub.Sumbar itu, meminta Pemkab.Agam segera merealisasikan data awal,terkait jumlah KJA yang ada di danau Maninjau saat ini, pemilik by name by address sehingga akan dilakukan tahapan penanganan lanjutan, termasuk pengurangan volume KJA di salingka danau Maninjau itu. “Harus ada data real, jumlah KJA yang masih aktif dan jumlah KJA yang sudah tidak terpakai lagi, intinya data harus valid. KJA yang dikurangi terlebih dahulu adalah KJA yang sudah tidak terpakai lagi, jangan lupa berkoordinasi dengan pihak terkait,” tegas Audy Joinaldi lagi. Wagub Sumbar itu menegaskan, upaya penanganan pencemaran dan pemulihan kondisi danau Maninjau, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang berbau teknis semata, tapi juga kajian aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi catatan penting yang sejak dini harus dikaji secara komprehensif. HARMEN/kaba12.com