Limapuluh Kota, Siberindo
Sejak awal tahun 2020 ini, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi jarang berkantor di kantor bupati di Bukik Limau, Sarilamak Tanjung Pati. Mulai Februari 2020 bupati lebih banyak berkantor di rumah dinas di kawasan Labuh Basilang, Kota Payakumbuh.
Karena itu, Fraksi Gerindra DPRD Limapuluh Kota mempertanyakan dalam laporan akhir Fraksi Gerindra tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2019 dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (23/7) siang.
Ketua Fraksi Gerindra Khairul Apit yang membacakan laporan akhir mengatakan, Fraksi Gerindra merasa perlu mengingatkan bupati untuk kembali berkantor di Kantor bupati Limapuluh Kota di Sarilamak untuk pelayanan pemerintahan.
Seusai sidang, menjawab pertanyaan wartawan, peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif lalu itu mengatakan, masyarakat ada yang risih dan merasa tidak patut hendak berurusan dengan bupati kalau berkantor di rumah dinas.
“Ada masyarakat yang merasa risih ke rumah dinas dan tak patut, masyarakat jadi enggan untuk ke sana. Kita sendiri kan bisa merasakan,” ucap Khairul Apit, mantan Wali Nagari Pandam Gadang itu.
Penilaian yang sama juga dilontarkan N Dt. Rajo Mangkuto yang juga ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban ketika dihubungi media, Kamis (23/7) malam.
“Seyogyanya bupati berkantor kembali di kantor resmi bupati di Bukik Limau, Sarilamak. Bukan dirumah dinas,” ujar Pak Datuk yang dikenal vocal itu.
Datuak Rajo Mangkuto mengaku, dalam suatu kesempatan di Taram pernah menanyakan langsung kepada Bupati. “Jawaban pak bupati ketika itu, faktor pandemi corona yang menjadi alasannya mengapa beliau berkantor di rumah dinas,” kata Datuak Rajo Mangkuto.
Pelantikan pengurus LKAAM Kabupaten Limapuluh Kota beberapa bulan lalu juga dilaksanakan di rumah dinas, padahal aula kantor bupati cukup bagus dan besar, terang N. Dt Rajo Mangkuto.
Belum ada keterangan dari Bupati Irfendi Arbi dan Humas Pemkab soal kritikan Fraksi Gerindra ini. (pb).
Komentar