sumbar.siberindo.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai langkah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kabupaten Tanah Datar dinilai menjadi salah satu daerah yang menunjukkan progres positif dalam pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tambahan TKD yang digelar di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Rabu (22/7/2026), yang dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media bersama jajaran Kemendagri dan stakeholder terkait.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui pendampingan langsung terhadap pelaksanaan TKD tambahan. Menurutnya, hingga saat ini sekitar 7 persen anggaran TKD tambahan telah direalisasikan, sementara sisanya masih berada pada tahap perencanaan, pengadaan, dan proses lelang di masing-masing perangkat daerah.
Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana, di antaranya pembangunan sabo dam, perbaikan jalan dan jembatan, serta pembangunan jembatan permanen yang akan membuka kembali akses bagi masyarakat yang sempat terisolasi akibat bencana.
“Kita tidak boleh takut menjalankan program, tetapi juga tidak boleh keluar dari koridor aturan. Yang terpenting, TKD tambahan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara penyelenggaraannya tetap aman dan akuntabel,” ujar Eka.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa TKD tambahan merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Ia mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan Kemendagri, Tanah Datar menjadi salah satu kabupaten dengan progres pemulihan yang baik, terutama dalam percepatan rehabilitasi sektor pertanian, pengurangan keterisolasian wilayah, serta kesiapan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
Selain itu, Kemendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah di Sumatera Barat mempercepat penyerapan TKD tambahan sesuai prioritas penggunaan, terutama untuk pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, dan sektor kesehatan.
“TKD tambahan merupakan hasil perjuangan pemerintah untuk membantu daerah-daerah terdampak bencana. Karena itu, kami berharap seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat mempercepat pemanfaatannya sesuai ketentuan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan Kemendagri agar pelaksanaan TKD tambahan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Setelah rapat, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau pembangunan hunian tetap di Kecamatan Rambatan serta mengunjungi lokasi terdampak bencana di Nagari Sumpur dan Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan.
Melalui percepatan penyerapan anggaran tersebut, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih cepat, sehingga masyarakat segera kembali menikmati layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik, aman, serta berkelanjutan.
