Bukittinggi, siberindo.co — Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial, kembali salurkan bantuan sosial (bansos) program sembako tahun 2021. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, sekaligus menjadi rangkaian peringatan HKG PKK ke 50, di pendopo rumah dinas wako, Rabu (23/03).
Kepala Dinas Sosial Bukittinggi, Londa Faroza menjelaskan, bantuan sosial program sembako kali ini merupakan kerjasama Dinsos Bukittinggi bersama PT. BRI (persero) Tbk, lanjutan dari program sembako/BPNT PPKM tahun 2021. Dimana untuk kali ini, bantuan disalurkan kepada 425 penerima manfaat di Kota Bukittinggi.
“Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah Kota kali ini, memberikan bantuan sosial Program Sembako Dalam Masa PPKM yang belum tersalurkan. Bantuan diberikan selama 6 (enam) bulan untuk periode bulan Juli hingga Desember 2021 sebanyak 425 KK. Setiap KK menerima Rp 200.000 per bulan. Jika dikali 6 bulan penerima manfaat mendapar Rp 1.200.000,-,” jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi, Bukittinggi, menyampaikan, pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Khusus di Bukittinggi terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana sebelumnya berjumlah 19.245 jiwa (4.977 RT), saat ini menjadi 37.557 jiwa (11.996 KK).
“Artinya peningkatan sebesar 60,02%. Kondisi ini menjadi perhatian yang serius dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memprioritaskan anggaran untuk program peningkatan ekonomi maupun perlindungan sosial,” ungkap Erman.
Wako melanjutkan, bantuan kali ini merupakan program tahun 2021 yang belum tersalurkan. Hari ini diberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per KK per bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi di warung yang ditetapkan oleh bank penyalur.
“Kepada penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan dengan baik dan sesuai ketentuan. Bantuan ini dapat dibelanjakan di agent BRI link di masing masing kelurahan,” harap Wako.
Terkait peringatan HKG ke 50 ini, lanjut Wako, PKK harus dinamis dan selaras dengan program pemerintah yang berbakti untuk bangsa dan sesama dan juga dijadikan sebagai media untuk mawas diri secara kelembagaan dan melakukan evaluasi dalam program dan kebijakan pemerintah daerah, dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kerjasama serta bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.
“PKK harus jadi pelopor emansipasi wanita untuk persamaan gender pada setiap bidang pekerjaan sehingga terbangun keluarga sejahtera yan harmonis serta perempuan harus dapat mengambil peluang sekecil apapun untuk meningkatkan perekonomian keluarga menuju keluarga sejahtera dan bahagia,”ujarnya.
(Ophik/KABA12.com)
