Dari Sidang RTRW-RAPBD 2022, Anggota Dewan Pertanyakan Banyak Hal

Lubukbasung, siberindo.co — Fraksi-fraksi di DPRD Agam pertanyakan banyak hal pada pemerintah dalam sidang paripurna dengan material penyampaian pandangan umum 7 fraksi di DPRD Agam Kamis kemarin. Sidang yang dipimpin Irfan Amran, wakil ketua DPRD Agam, dihadiri wakil bupati Agam Irwan Fikri merupakan sidang lanjutan pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RAPBD Agam tahun anggaran 2022, menanggapi nota penjelasan bupati Agam sebelumnya. Seperti disampaikan jurubicara fraksi Gerindra Rinal Wahyudi, yang berharap, pemerintah daerah lebih semangat menjemput program-program ke pemerintah pusat,ke berbagai kementerian agar pembangunan di Agam tidak hanya dibebankan kepada APBD semata. “Fraksi Gerindra berharap belanja pada APBD tahun 2022 yang menyisakan defisit murni lebih kurang Rp161 milyar bisa dirasionalisasikan tanpa mengurangi prioritas visi misi daerah, dan mempertimbangkan usulan strategis yang anggota DPRD,” ujarnya. Kemudian dari Fraksi PKS, dengan jurubicara Rizki Abdillah Fadhal menyampaikan sejumlah pandangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah mengenai RAPBD 2022 dalam rangka percepatan pembangunan bagi kesejahtraan masyarakat. Fraksi PKS menyorot perlunya ketersedian data berbasis IT. Hal itu dimaksudkan agar terciptanya keakuratan dalam perencanaan pembangunan yang berbasiskan kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS mengapresiasi meningkatnya target PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya berharap optimalisasi segala potensi PAD, baik pajak maupun retribusi daerah. Terkait Ranperda RTRW 2021-2041, pihaknya berharap perubahan atas perda tersebut tidak menyimpang jauh dari substansi sebelumnya. Dari Fraksi Demokrat-NasDem dengan juru bicara Syafril, mempertanyakan kembali program prioritas pemerintah daerah pada tahun 2022 dari 18 prioritas yang ada dalam RPJMD serta besaran alokasi anggaran masing-masing program. Diharapkan, pembangunan di Kabupaten Agam dilakukan pemerataan di seluruh sektor. Kemudian Fraksi PAN seperti disampaikan Salman Linover mempertanyakan usaha konkrit pemerintah daerah dalam menutupi defisit murni dengan angka relatif besar. Pihaknya juga meminta KUA-PPAS dilampirkan dalam pembahasan RAPBD tahun 2022. “Pemerintah daerah juga diharapkan agar proaktif menyusun program strategis dalam mengembangkan sektor unggulan,” ucapnya. Dari Fraksi Golkar yang diwakili AR Yutinof dan Adrius berpandangan, pandemi Covid-19 diperkirakan akan berlalu pada 2022 seiring gencarnya pelaksanaan vaksinasi. Untuk pemulihan ekonomi masyarakat, pihaknya mempertanyakan program pemerintah daerah pasca Covid-19. Fraksi Golkar menyarankan perlu kajian lebih lanjut terkait pembahasan perubahan RTRW yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan perubahan tersebut. Sementara itu Irfawaldi mewakili Fraksi PPP berpandangan, penyusunan RKPD yang menjadi acuan penyusunan RAPBD harus melalui tahapan yang mengawal sinergitas dan keselarasan kebijakan antara pemeritah pusat dan daerah termasuk kebijakan penanganan Covid-19. Fraksi PPP meminta agar APBD tahun 2022 difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas serta produktivitas. Selanjutnya M. Ater Dt.Manambun, jurubicara Fraksi PBB, Hanura, Berkarya menyampaikan sejumlah pertanyaan diantaranya, langkah kongkrit menutup defisit APBD tahun 2022, “ kami minta pemerintah memberi perhatian terkait gaji tenaga honorer yang bertugas di atas 5 tahun, “ ujarnya. HARMEN/kaba12.com