Bukittinggi, siberindo.co — Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat (Sumbar), jadi tuan rumah dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Dekan Fakultas Hukum (FH), dan Asosiasi Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung pada 19-22 Januari 2022 di Kota Bukittinggi ini, akan dihadiri para dekan dan akademisi dari seluruh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan ini nantinya, juga akan diadakan seminar nasional dengan menghadirkan narasumber ternama.
“InsyaAllah, dalam kegiatan Munas akan dihadiri 53 prodi ilmu hukum dan ketua Prodi S2 Ilmu Hukum. Munas di UM Sumbar kali ini menjadi kegiatan forum dekan yang langsung secara luring. Selama ini, dalam dua tahun belakangan kegiatannya dilakukan secara daring akibat pandemi Covid-19,” ujar Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Wendra Yunaldi di Kampus III Bukittinggi, Senin (17/01).
Ia mengatakan, dalam munas ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan dari awal hingga penutupan munas. Untuk hari pertama kegiatan akan dihadiri Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, yang akan memberikan kuliah umum.
Selanjutnya kuliah umum tentang akreditasi internasional oleh Nurul Badriyah dari universitas Airlangga.
Kemudian seminar nasional dan call paper dengan keynote speaker Muhammad Busyro Muqoddas. Pembicara dalam seminar ini adalah Denny Indrayana dari Universitas Melbourne Australia, Bambang Wijayanto, dan Feri Amsari. Tema dalam seminar ini adalah perlukah Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN) dan Amandemen Undang -Undang Dasar (UUD) 1945. Seminar ini akan dilakukan secara luring dan daring.
“Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah untuk pergantian pengurus Forum Dekan yang sekarang ini ketuanya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sedangkan untuk Ketua Umum Prodi Ilmu Hukum sekarang dipegang oleh Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, yang juga dosen UMM,” ujar Wendra.
Menurutnya, dalam seminar nasional yang dilaksanakan targetnya adalah memberikan pokok pikiran tentang apakah amandemen itu perlu atau tidak. Kemudian apakah perlu dibuat kembali pengganti PPHN, karena ini masih kontroversi di kalangan akademisi hukum. Dua isu ini sangat penting dibahas dan dibicarakan, sehingga nantinya dalam seminar akan lahir sikap dari dekan atau akademisi fakultas hukum dibawah naungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah.
“Jadi kita akan membicarakan apakah PPHN itu perlu atau tidak, apakah amandemen ini perlu atau tidak. Kemudian ada isu amandemen kelima, yang dalam hal ini apa saja yang akan diamandemen dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bahas dalam seminar nasional tersebut. Kesimpulan dari seminar ini nantinya akan ada pernyataan sikap dari akademisi fakultas hukum perguruan tinggi Muhammadiyah se- Indonesia,” ucap Wendra.
Ia menambahkan, pada Rabu (19/01) malam, peserta munas akan akan dijamu makan malam oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar. Kemudian Kamis (20/1) malam, jamuan makan malam oleh Bupati Agam Andri Warman.
Selanjutnya Jumat ( 21/01), jamuan makan siang oleh Pemda Limapuluh Kota, dan terakhir penutupan jamuan oleh Pemko Payakumbuh.
(Ophik/KABA12.com)
