Sumbar, Siberindo.co – Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menyambut baik dilaksanakan FGD tentang Optimalisasi Dana Haji dan Penjajakan Sukuk Daerah, yang dilaksanakan di kota wisata itu. “Ini baru pertama kali diadakan di Sumbar,” katanya.
Focus Group Discussion FGD ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Selasa (16/3/2021). Nampak Hadir selain Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis, Bappelitbang, pemuka masyarakat dan tokoh agama Bukittinggi.
Menurut Marfendi, topik tersebut sangat menarik dan penting diketahui masyarakat agar paham bahwa BPKH bukan hanya sekedar memanfaatkan uang setoran jamaah haji, tapi juga bertugas mencari dan menutup kekurangan dana haji dari masyarakat. “Dengan gambaran yang dipaparkan pada FGD kali ini, kita berharap masyarakat kembali percaya kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan haji. Memang tidak mudah mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi terkait dengan masalah keuangan,” ujar Marfendi.
.
Beni Wicaksono dari BPKH mengatakan, memaparkan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. “Sejauh ini pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba (tidak mencari keuntungan-red), transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam,” kata Beni wicaksono.
Sementara itu anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis, mengatkan selaku mitra kerja memaparkan terkait pengelolaan biaya haji, BPKH selalu melakukan rapat dan menginformasikan semua kegiatannya kepada DPR RI. “Jadi bagaimana cara pengelolaan biaya haji ini selalu atas persetujuan DPR RI,” sebut John Kenedy.
John Kenedy Azis berharap dengan sosialisasi lewat FGD hari ini, masyarakat memahami apa itu BPKH, apa fungsinya dan apa manfaat yang dihasilkannya.
(anasrul)
Komentar