Payakumbuh, Siberindo
Tiba tiba muncul saja statemen mantan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang mendukung “gaspoll” Pemko mengurus sertifikat tanah Pasar Payakumbuh. Statemen yang tiba-tiba itu ditanggapi dingin oleh Anak Nagori Koto Nan Ompek.
Irman Boy, tokoh pemuda Parit Rantang kepada media menyayangkan statemen Riza Falepi seperti pahlawan kesiangan. Mestinya memberikan pencerahan kepada pemerintah bagaimana memperlakukan tanah ulayat nagari dan bagaimana alur yang benar dalam proses berunding dengan Niniak Mamak.
“Seharusnya Pak Riza ketika sudah tidak lagi menjabat harus semakin bijaksana, bukan malah seolah jadi buzzer-nya Pemko Payakumbuh. Anak nagori sedang berjuang mempertahankan hak ulayat dari pihak-pihak yang memaksakan kehendak. Tahu-tahu Pak Riza membangun opini pembenaran kepada publik,” kata Paga Nagari Irman Boy, Jum’at (16/1/2026) petang.
Muhammad Nurul Fajri, SH.,MH seorang dosen hukum di Universitas Andalas yang hadir ketika Silaturahmi Anak Nagari Koto Nan Ompek tanggal 9 Januari 2026 ikut berkomentar tentang polemik antara Pemko dan Niniak Mamak soal tanah ulayat nagari di Pasar Syarikat Payakumbuh.
“Mau berapa lama pun jangka waktu penggunaan tanah ulayat, maka statusnya tetap tanah ulayat. Tak akan bisa berubah. Maka saran saya, dari pada berpolemik panjang bagusnya Pemko sewa saja tanah ulayat tersebut, cara ini lebih baik dan fair,” kata Muhammad Nurul Fajri, SH.,MH.
Sebab, kata Muhammad Nurul Fajri, sepanjang masih berpolemik dan surat permohonan blokir tidak dicabut oleh Ninik Mamak Nagori Koto Nan Ompek maka sertifikat HP tidak akan mungkin bisa terbit. Jadi, halu saja bisa memulai pembangunan pasar sepanjang Pemko masih berhadap-hadapan dengan Niniak Mamak.
Guru Adat Nagori Koto Nan Ompek Dt. Paduko Bosa Nan Kuniang dalam sebuah video yang direkam beberapa waktu lalu memaparkan, bahwa dalam barih balabeh adaik Nagari Koto Nan Ompek menyatakan hampir 3/4 Pasar Syarikat Kota Payakumbuh berdiri diatas tanah ulayat Nagori Koto Nan Ompek. Batas nya pun masih ada sampai saat ini, yaitu ada rumah kampai liek namanya (atau sawah liek dalam barih balabeh) dekat lorong jalan gumarang, petak sago kebelakang, kelurahan Nunang, Kantor Damkar dan seterusnya.
“Pembuktiannya pun sederhana, lihat saja PBB tanah Pasar Syarikat itu bayarnya ke siapa. Kalau dibayar ke Kelurahan Nunang itu berarti jelas masuk Nagari Koto Nan Ompek,” tegas Niniak Mamak senior yang bersahaja ini.
Dt. Paduko Bosa Nan Kuniang ini menjelaskan, sejak dirinya dilantik jadi Niniak Mamak pada tahun 1972 maka ia tidak pernah mendengar ada pelepasan hak tanah ulayat nagari kepada Pemko Payakumbuh. Pelepasan hanya pada hak pengelolaan pasar dan gedung di atasnya. Artinya, sampai saat ini tanah Pasar Syarikat Payakumbuh adalah hak ulayat Nagari Koto Nan Ompek.
“Insya Allah dengan fakta bahwa tanah Pasar Syarikat adalah hak ulayat nagori maka tidak mudah BPN serta merta saja mengeluarkan sertifikat. Apalagi sudah ada pemblokiran dari Niniak Mamak Nagari,” kata Dt. Paduko Bosa Nan Kuniang.
Niniak Mamak Koto Nan Ompek lainnya Dt Simarajo Lelo mengatakan bahwa Surat Permohonan Blokir terhadap tanah ulayat Pasar Syarikat Payakumbuh telah dimasukkan ke BPN Kota Payakumbuh pada 19 Desember 2025. Karena itu kalau terbit sertifikat Hak Pakai maka akan mudah dipatahkan di PTUN atau dalam bentuk gugatan perdata di PN.
“Kami Anak Nagari Koto Nan Ompek sudah membuat pernyataan, jika Pemko Payakumbuh ingin memanfaatkan tanah ulayat harus duduk bersama dulu dengan Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagori,” kata Dt. Simarajo Lelo.
Ditambahkannya, Niniak Mamak itu fungsinya menyejukkan. Karena itulah Niniak Mamak Koto Nan Ompek siap bermusyawarah. Namun jika Pemko gaspoll dan terus dengan kehendaknya maka Niniak Mamak akan melakukan gugatan dan menempuh jalur hukum yang tersedia. (PB)
