Bukittinggi, siberindo.co — Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Bukittinggi melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bukittinggi di Bukittinggi Command Center (BCC), Jumat (08/10).
Ketua FJKIP Kota Bukittinggi, Rifa Yanas, menjelaskan, FJKIP ini, merupakan wadah perkumpulan wartawan yang satu tujuan untuk mengedepankan keterbukaan informasi publik. FJKIP menjadi mitra strategis dari Komisi Informasi (KI).
“Dari awal, FJKIP digagas oleh KI Sumbar. Dimana, KI Sumbar menjadi KI pertama di Indonesia yang membentuk wadah perkumpulan awak media. KI Sumbar menginisiasi wadah FJKIP ini, agar keterbukaan infomasi publik itu lebih maksimal,” ujarnya.
FJKIP Bukittinggi merupakan forum ketiga di Indonesia yang dibentuk. Dimana, untuk pertama, KI mendorong lahirnya FJKIP Sumbar, kedua FJKIP Pesisir Selatan dan ketiga FJKIP Bukittinggi.
“FJKIP Bukittinggi dibentuk pada tanggal 13 September 2021 dan telah dikeluarkan SK -nya dari FJKIP Sumbar pada tanggal 20 September 2021. FJKIP terbuka untuk seluruh wartawan,” ungkap jebolan Magister Ilmu Komunikasi Unand itu.
Sementara itu, Kadis Kominfo Bukittinggi Novri, mengapresiasi terbentuknya FJKIP di Kota Bukittinggi. Meskipun tergolong cepat, namun tentunya punya makna yang mendalam.
“Ini sejarah baru bagi dunia jurnalistik. Kami mengucapkan selamat kepada FJKIP Bukittinggi, yang merupakan forum yang mewadahi awak jurnalis di bawah garis KI Sumbar. Forum Ini tentu akan menjadi perpanjangan tangan dari organisasi independen dari provinsi dan pusat, bagaimana memenuhi hak publik terhadap keterbukaan informasi, sesuai yang tertuang dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Novri, didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Aprilia Astuti serta Kasi Komunikasi Publik, Riri Alhadilla.
Novri berharap, FJKIP ini nantinya diharapkan menjadi organisasi yang lebih besar dan menjadi wadah yang baik dalam rangka mengedukasi masyarakat, bagaimana informasi bisa sampai ke masyarakat.
“Kami juga berharap FJKIP bisa membantu pemerintah dalam mengedukasi ataupun meliterasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Karena ada informasi yang terbuka, ada juga yang dikecualikan. Untuk itu, lengkapilah seluruh administrasi dan kami siap membuka diri untuk bertukar pikiran dan saling memberi masukan dalam bingkai silaturrahmi, untuk mewujudkan kota yang informatif,”ujarnya.
(Ophik/KABA12.com)
Komentar