SUMBAR, Siberindo.co – Puluhan guru SD dan SMP di Kabupaten Sijunjung, yang telah dilantik jadi PNS (ASN) 1 Oktobor 2020, akhirnya lega. Sebelumnya para guru itu sempat mempertanyakan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tiga bulan (Oktober s/d Desember) tidak bisa mereka nikmati lantaran tidak teralokasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.
Begitu adanya informasi yang beredar, dibawah koordinasi Ketua PGRI Sijunjung, Syaiful Husein, perwakilan guru yang baru dilantik itu mempertanyakan ke Dinas Dikbud setempat. ” Bak gayuang basambuik, akhirnya Kepala Dinas merespon dan melalui pembekalan kecemasan kami akhir terjawab dan kami lega,” ujar Aziz, salah seorang perwakilan guru baru itu.
Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kepala Dinas Dikbud, Ramler, SH, MM, didampingi Kabid SD, Drs Syukur, M.M, dan Kasubag Kepegawaian Imroni, S.H, Minggu (6/12/2020) membenarkan bahwa awalnya memang tidak tertampung alokasi dana untuk TPP 88 guru yang baru dilantik, 1 Oktober 2020. Namun setelah adanya rapat koordinasi bersama BKPSDM dan BKAD, akhir anggaran untuk pembayaran TPP guru itu bisa diberikan.
Untuk kejelasan tentang Informasi yang beredar itu, terang Ramler, Jumat (4/12/2020) pihaknya mengundang seluruh guru yang baru dilantik itu, di aula Dinas yang ia pimpin. ” Selain menjelaskan tentang TPP, kita juga memberikan pembinaan dan pembekalan terhadap mereka,” sela Syukur.
Terkait tentang simpang siurnya hak mendapatkan TPP bagi PNS (guru) baru, Ramler sangat mengapresiasi keberadaan PGRI yang aktif dan menjembatani informasi itu ke Dinas Dikbud. Artinya, informasi yang didapat di lapangan langsung dikomunikasikan ke pihaknya, sehingga informasi itu bisa cepat disikapi. ” Memang koordinasi ini yang kita harapkan, satu sisi PGRI adalah organisasi para guru, disisi lain Dinas Dikbud merupakan penanggung jawwb secara institusi,” tambah Ramler.
Komentar