Jakarta, Siberindo
Berbagai isu strategis tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari/Desa/Kelurahan kini mencuat, antara lain tentang hubungan dengan LPM kecamatan dan Kabupaten/Kota, periodesasi dan adanya pengurus LPM yang terafiliasi dengan partai politik, dan kecemburuan LPM terhadap lembaga lain di Nagari/Desa/Kelurahan yang mendapatkan insentif bulanan.
Isu-isu strategis itulah yang disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar Amasrul, SH ketika melakukan konsultasi kepada Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2023).
Menurut Amasrul, SH., atas semua hal-hal strategis itu diminta pandangan dan arahan dari Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, yang disampaikan nanti dalam Rakor LPM Nagari/Desa/Kelurahan se-Sumbar tahun 2023 yang direncanakan pada bulan Juni 2023 ini.
“Kita meminta pandangan dan arahan dari Pak Direktur sebagai nara sumber nanti dalam Rakor LPM se-Sumbar dan juga penyelenggaraan Rakor Pokjanal Posyandu se-Sumbar. Sebab ada juga pengurus LPM Nagari/Desa/Kelurahan yang sekarang ikut menjadi Calon Legislatif bagaimana pula aturannya,” kata Kadis Amasrul, SH., yang mantan Sekda Kota Padang ini.
Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI yang diwakili pejabat eselon III yaitu Ibu Lisbet, Panji dan Ibu Dervy, menyambut baik rencana Rakor LPM Nagari/Desa/Kelurahan se-Sumbar tahun 2023 ini dan menyatakan kesediaan sebagai nara sumber. Tentang kehadiran Direktur tentunya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri melalui Sekjen Kemendagri.
Dalam kunjungan konsultasi ini, Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH didampingi oleh Kabid KMA DPMD Quartita Evari Hamdiana, SKM.MM., Kabid Pemerintahan Desa/Nagari DPMD Desrianto Boy, S.Pd.,M.Si., Firmanto, S.IP (PSM Ahli Muda), Retta Tessia (PSM Ahli Muda) dan JFU Romlus, SH. (PB)
