Sumbar, Siberindo – Pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang merasa risau terhadap perkembangan kasus Covid-19 akhir-akhir ini, mendapat respon beragam dari masyarakat. Sumbar, dengan jumlah penduduk 5,5 juta jiwa bisa masuk peringkat 4 nasional angka konfirmasi positif Covid-19. Pada 22 April 2021, kasus Covid-19 di Sumbar mencapai 514, sehari sebelumnya 430 kasus, yang otomatis melambungkan PR (positivity rate) menjadi 17,6 persen, sementara standar WHO hanya 5 persen.
Dalam beberapa hari kemudian, terjadi penurunan signifikan konfirmasi positif menjadi 162 orang, dan PR turun menjadi 8,43 persen (Data Satgas Covid-19 Sumbar, 30 April 2021). Angka-angka naik-turunnya kasus Covid-19 ini masih merisaukan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang disetiap kesempatan bersama Wagub Audy Joinaldy, selalu mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. (Bagaimana pun, Sumbar pernah mencatat rekor daerah terendah dengan PR 1,8 %, di Indonesia, 22 Juni 2020).
Para tokoh dan pemuka masyarakat juga menyerukan langkah dan upaya perbaikan situasi. Rektor UNP, Prof. Ganefri, menilai dengan semakin meningkatnya penularan virus Corona saat ini, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali untuk membuka ruang publik. Kegiatan Pesantren Ramadan yang diwajibkan untuk anak SD dan SMP sebaiknya dialihkan pelaksanaannya secara online. Pelaksanaan ibadah sunat selama Ramadan ini dialihkan kembali ke rumah.
Dr. dr. Andani Eka Putra, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Unand, yang sekarang menjadi Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, meski dari Jakarta tetap bersuara untuk kepentingan Sumbar. DR. Andani, mengingatkan tentang kondisi rumah sakit yang makin berat melayani pasien, jika terus bertambah penderita Covid-19.
Pemprov Sumbar, sehari setelah angka positif melambung di atas 500, segera bergerak cepat melakukan rapat koordinasi bersama DPRD dan Forkopimda, dan seluruh Bupati/Wali Kota di Sumbar secara virtual untuk menentukan langkah strategis. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam rapat menyatakan, optimalkan penerapan 3T dan 3M. 3T, adalah testing – pemeriksaan dini, tracing – pelacakan, dan treatment – perawatan. Sementara 3M, memakai Masker, menjaga Jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun. Menyangkut vaksinasi warga yang masih rendah capaiannya, Gubernur, mengingatkan (pemerintah-red) kabupaten dan kota, lebih aktif menjangkau masyarakat sesuai dengan prioritas. Sementara di daerah perbatasan Sumbar yang menjadi perlintasan mulai diketatkan penjagaannya oleh petugas Dinas Perhubungan. “Perantau diminta menunda dulu mudik lebaran tahun ini,” imbau Mahyeldi.
Menghadapi perkembangan Covid-19 yang masih cukup tinggi, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Hidayat, kepada minangsatu.com, jejaring siberindo.co, mengingatkan pentingnya pemprov Sumbar, menerapkan Peraturan Daerah (Perda) No.6/2020, secara konsisten. Perda tentang AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) itu termasuk yang pertama dihasilkan daerah ini di Indonesia dalam penanganan Covid-19.
Menurut Hidayat, Perda AKB itu dirancang untuk melahirkan/ciptakan kesadaran bersama terhadap bahaya dan dampak Covid-19 dengan melibatkan semua komponen masyarakat, sedangkan penegakan dan penindakan hukumnya adalah jalan terakhir (bagi warga yang masih nakal/madar).
Selain penerapan Perda AKB, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, melihat faktor komunikasi publik menjadi kunci keberhasilan mengana i Covid-19 di Sumbar. “Strategi komunikasi publik dan sosialisasi yang masif melibatkan semua komponen masyarakat, harus dilakukan,” sebutnya.
Para Buya/Ustad setiap kali berceramah mengingatkan jamaahnya untuk melaksanakan protokol Kesehatan. Demikian pula para dosen/guru kepada mahasiswa dan siswa setiap kali mengajar mengingatkan bahaya Covid-19, dan harus menjakankan 3M.
Hidayat juga menyarankan pelibatan komponen masyarakat lainnya, seperti media dan kaum milenial. “Dorong mereka menciptakan templet-templet kreatif via medsos/spanduk/banner, termasuk reward dan punishment (pemberian penghargaan dan sanksi) kepada pelaku usaha yang berperan aktif atau yang tidak peduli dalam program ini,” urainya.
Dalam melakukan sosialisasi ini, hendaknya pemerintah menyalurkan biayanya kepada komponen masyarakat tersebut sehingga timbul rasa memiliki, bahwa penanganan Covid-19 ini adalah tugas bersama. “Ini memang tergantung nawaitu dan hati pelaksana, apakah benar-benar ingin melibatkan komponen masyarakat atau hanya seruan-seruan sepihak saja,” ungkap Hidayat yang berlatarbelakang wartawan ini.
Sebagai wakil rakyat, Hidayat, memberi warning unsur pemerintah soal dana penanganan Covid-19, agar digunakan dengan jujur, efektif dan efisien. “Kalau dikorupsi, rakyat tidak akan percaya apapun imbauan pemerintah,” tutupnya.
Komentar